Konsekuensi Hukum Memakai Merek KW/Palsu bagi Produsen, distributor dan Pemakai

Oleh : Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH (Praktisi Hukum)

Paris Convention 1883 merupakan asal mula lahirnya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga dalam perkembangannya pengaturan HKI telah memberikan perlindungan bagi perorangan atau penemu (inventor), menempatkan perorangan tersebut sebagai pemegang HKI, dan kepadanya diberikan Hak Eksklusif untuk memperbanyak, membuat, menjual, mengedarkan digunakan untuk menjelaskan reputasi serta menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya tentang keberadaan dan barang hasil produksinya, karena sangat besar kemungkinan timbulnya kerugian bagi pemegang merek, jika merek tersebut dipergunakan oleh pihak lainnya secara tidak bertanggung jawab, sehingga konsumen dapat mengira bahwa barang hasil produksi yang beredar di pasar (market) adalah hasil produksi dari perusahaan pemegang merek.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan dirubah menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek & IG”), definisi Merek adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Merek & IG:
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Terminologi KW ditujukan untuk barang/jasa tiruan atau palsu dari produk bermerk, contohnya produk fashion dengan ancaman pidana sesuai Pasal 100 ayat 1 produsen barang palsu tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah dan untuk yang memperdagangkan/distributor sesuai Pasal 102 diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda dua ratus juta rupiah.

Untuk pembeli, pemakai barang barang KW dapat dikenakan dan diancam dengan pidana penjara sesuai Pasal 481 KUHP.

Berdasarkan Pasal 103 UU No. 20 tahun 2016 pemalsuan merek merupakan delik aduan sehingga Pihak yang merasa dirugikan harus membuat Laporan Polisi.

Beberapa contoh merek yang sudah Terdaftar :
1. Bidang IT : IBM, Microsoft, Cisco
2. Bidang Fashion : Hermes, LV, Bally, Elizabeth
3. Bidang Jasa Travel : Fatour, maktour

Demikianlah dan terima kasih.

Firman Candra Law Firm (IG : firmancandralawfirm) – Solving your Problem.

Bekasi, 31 Mei 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *