Pentingnya Perikatan Bagi Biro Umroh

Biro umroh wajib menyadari pentingnya perikatan dalam sebuah perjanjian, seperti perjanjian dengan vendor, dengan Perwakilan dan dengan Jamaah. Salah satu tujuannya agar terlindung dari implikasi gugatan Hukum.

Perikatan merupakan sebuah eleman dasar dalam menjalankan suatu perusahaan atau bisnis antara pihak pertama dan kedua agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajiban. Perikatan dalam perjanjian ini menjadi penting ketika ada permasalahan di kemudian hari sehingga biro penyelenggara umrah terhindar dari gugatan hukum pihak lain.

Dijelaskan Praktisi hukum sekaligus pengurus DPP AMPHURI Bidang Hukum, Firman Candra, adanya perikatan dalam perjanjian ini memberikan manfaat secara hukum dan implikasi hukum, baik gugatan wanprestasi di Pengadilan secara perdata yang bisa mengakibatkan Aset biro umroh habis untuk ganti rugi maupun secara pidana yaitu kurungan badan.

Kepada Amphurinews.com, Firman Candra menjelaskan, Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti ; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan.

Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. “Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum,” jelas Firman yang juga Owner PT FATOUR Travel Indonesia ini.

Dipaparkannya lebih lanjut, Perikatan itu terdapat dalam bidang hukum perusahaan dan bisnis (business law), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris dan hukum personal. Sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Pertama, Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri. Kedua, Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian. Ketiga, Mengenai Suatu Hal Tertentu Mengenai suatu hal tertentu. Keempat, Suatu sebab yang Halal Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian tidak melanggar norma dan kesusilaan.

“Ini penting disadari oleh pemilik perusahaan biro umroh, sehingga meraih manfaat secara hukum, semuanya terlindungi dari hal hal seperti adanya gugatan, wanprestasi, atau hal-hal lain yang bisa membuat suatu perjanjian itu menjadi batal,” tandasnya.

Di dalam perikatan sebuah perjanjian itu biasanya tertulis ketika ada permasalahan maka ditempuh dengan jalan musyawarah mufakat. Ini yang mencegah gugatan perdata maupun pidana. Tetapi ada juga perikatan yang mengedepankan jalan pengadilan atau arbitrase dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Perikatan perjanjian itu dibuat rangkap dua dan bertandatangan serta bermaterai 6000. Masing-masing membawa satu berkas perikatan tersebut.

“Semuanya dibuat tertulis dengan detail, dan ini bisa menjadi alat bukti sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Bisa dibayangkan ketika sebuah perusahaan biro umroh yang tidak memiliki perikatan perjanjian, maka akan mudah dilakukan gugatan hukum. Pertama gugatan perdata dengan meminta ganti rugi, baik kerugian materi maupun imateril. Kerugian Imateril ini yang jumlahnya tidak terhingga sehingga aset biro umrah bisa habis. Kedua, gugatan pidana melalui pelaporan di kepolisian. Jika ini terjadi, maka si pelapor akan mentersangkakan terlapor, misalnya dengan pasal penipuan dan penggelapan, atau bisa juga pasal pencucian uang. Yun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *